JAKARTA — Banjir masih menjadi tantangan tahunan di wilayah ibu kota. Kombinasi dari letak geografis yang rendah, penurunan muka tanah, curah hujan yang tinggi, serta limpahan air dari sungai-sungai besar yang bermuara di Jakarta menjadikan kota ini termasuk salah satu daerah dengan risiko banjir tertinggi di dunia.
Untuk menanggulangi masalah ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah, mulai dari normalisasi saluran air, penambahan unit pompa, pembangunan tanggul rob, hingga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah. Menurutnya, penyelesaian banjir yang menyeluruh harus melibatkan seluruh wilayah yang terdampak, baik dari hulu, tengah, hingga hilir.
“Nantinya akan dilakukan koordinasi antara wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, mencakup hulu hingga hilir, demi penanganan banjir yang lebih menyeluruh,” jelas Pramono, dikutip dari situs resmi Jakarta.go.id, Senin (26/5/2025).
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov DKI telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana guna meminimalisir genangan. Saat ini terdapat 586 pompa stasioner dan 527 pompa mobile yang tersebar di sejumlah titik rawan banjir.
Selain itu, proyek pembangunan tanggul rob di kawasan pesisir utara, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara, juga tengah dikebut. Tanggul dengan panjang 1,4 kilometer dan tinggi 2,5 meter itu ditargetkan rampung pada akhir tahun.
“Kami ingin memastikan seluruh kawasan pesisir aman dari potensi banjir rob yang frekuensinya semakin meningkat,” tambah Pramono.
Sementara itu, proses normalisasi sungai, terutama di Kali Ciliwung, kembali digalakkan. Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR serta Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penerbitan penetapan lokasi (penlok) sebagai bagian dari kelanjutan proyek yang sebelumnya sempat tertunda.
Menurut Pramono, normalisasi sungai sangat penting untuk menjaga kelancaran aliran air dan menghindari terjadinya genangan luas saat musim hujan.
Dukungan DPRD dan Penanganan Terpadu
Langkah Pemprov DKI tersebut mendapatkan dukungan dari Ida Mahmudah, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta. Ia mengajak masyarakat untuk turut mendukung pelaksanaan program pemerintah yang sedang berlangsung sesuai aturan.
“Kami mengimbau warga agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang tidak benar. Program ini sah dan perlu didukung demi percepatan realisasinya,” ungkapnya.
Ida juga menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan satu sungai saja. Ia menyebut pentingnya melakukan normalisasi secara menyeluruh terhadap berbagai aliran sungai di Jakarta agar aliran air lebih lancar dan genangan bisa diminimalkan.
“Semua sungai di Jakarta perlu diperhatikan agar sistem alirannya tidak terganggu,” ujarnya.
Ketika banjir melanda sejumlah titik di Jakarta pada awal Juli lalu, Pemprov DKI langsung mengerahkan tim gabungan dari BPBD, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, hingga Gulkarmat. Selain mengaktifkan pompa-pompa dan menyesuaikan pengoperasian pintu air, warga juga diarahkan untuk melapor melalui aplikasi JAKI atau layanan Jakarta Siaga 112 agar bantuan cepat diterima.
Pemprov menegaskan komitmennya dalam menangani banjir secara sistematis dan berkelanjutan. Tak hanya berfokus pada pembangunan fisik, pendekatan yang dilakukan juga mencakup kolaborasi lintas sektor dan wilayah dengan pendekatan regional.
Pandangan Pengamat Tata Kota
Pengamat tata kota Nirwono Yoga menyoroti pentingnya penanganan banjir yang holistik dan multidimensi, mulai dari koordinasi antarlembaga, kesiapan infrastruktur, ketersediaan sumber daya, hingga partisipasi masyarakat.
“Semua pemangku kepentingan harus memiliki visi dan strategi yang sejalan agar kebijakan penanganan banjir dapat dilaksanakan secara konsisten dari hulu hingga hilir,” ungkap Nirwono kepada Media, Kamis (10/7/2025).
Ia juga menyebut bahwa daerah-daerah langganan banjir perlu dijadikan prioritas dalam penanganan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembenahan sistem drainase agar mampu mengantisipasi curah hujan ekstrem.
“Saluran drainase harus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu menampung curah hujan hingga 370 mm per hari. Ini berarti dimensi saluran perlu diperbesar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nirwono mendukung percepatan program normalisasi sungai. Ia menyarankan agar fokus diarahkan pada empat sungai utama di Jakarta: Ciliwung, Sunter, Pesanggrahan, dan Angke. Menurutnya, normalisasi dapat dilakukan secara bertahap, misalnya satu sungai setiap tahun selama lima tahun ke depan.
“Normalisasi Sungai Ciliwung bisa jadi percontohan yang diterapkan di sungai-sungai lainnya, didukung pula dengan infrastruktur seperti waduk,” katanya.
Banjir Rob dan Solusi Relokasi
Terkait banjir rob di wilayah pesisir, Nirwono menyarankan agar Pemprov mendorong relokasi warga ke hunian vertikal milik pemerintah. Pasalnya, banjir rob kerap dipicu oleh penurunan tanah akibat pemukiman padat dan penggunaan air tanah berlebih.
“Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menjalin koordinasi antardinas. Kelayakan hidup warga yang direlokasi pun harus menjadi perhatian,” katanya.
Ia menekankan pentingnya tindakan cepat jangka pendek dan perencanaan jangka menengah yang matang untuk menghadapi banjir secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Nirwono mendukung langkah Pemprov DKI yang menjalin kerja sama dengan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Pemprov DKI butuh rencana yang konkret dan terarah. Penanganan banjir di Jakarta membutuhkan kerja sama lintas sektor dan strategi yang menyeluruh dari berbagai aspek,” pungkasnya.
(Rindu Pradipta Hestya)
About the Author
